CIKARANGRELATE.com (Kabupaten Bekasi) — Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital di Kabupaten Bekasi menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, pemerintah daerah menyebut langkah ini sebagai inovasi untuk efisiensi dan transparansi. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mempertanyakan kesiapan desa serta potensi pemborosan anggaran di balik penggunaan teknologi tersebut.

Pilkades digital digadang-gadang mampu memangkas waktu penghitungan suara dan meminimalkan kesalahan manual. Dengan sistem berbasis perangkat elektronik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat dibanding metode konvensional yang selama ini digunakan.

 

Namun, efisiensi di tahap akhir itu dinilai tidak serta-merta menghapus persoalan di tahap awal. Pelatihan petugas, sosialisasi kepada warga, hingga peningkatan literasi digital di tingkat desa justru memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

 

“Kalau penghitungan memang cepat, tapi persiapannya panjang dan mahal, ini perlu dikaji ulang. Jangan sampai desa dipaksa menyesuaikan teknologi yang belum siap,” ujar Jamal.

 

Kekhawatiran lain muncul terkait pengadaan perangkat dan sistem digital. Dalam setiap proyek berbasis teknologi, risiko pembengkakan anggaran dan ketergantungan pada pihak ketiga selalu menjadi sorotan publik. Meski tidak ada bukti langsung praktik korupsi, masyarakat menilai transparansi dan pengawasan harus diperketat agar kepercayaan publik tidak tergerus.

 

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa Pilkades digital bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran masyarakat, melainkan memperkuat tata kelola demokrasi desa agar lebih modern dan akuntabel. Pelatihan disebut sebagai investasi jangka panjang, bukan pemborosan, karena sistem dan sumber daya manusia dapat digunakan kembali pada pemilihan berikutnya.

Pengamat kebijakan publik menilai, keberhasilan Pilkades digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kesiapan sosial dan tata kelola. Tanpa edukasi yang merata dan sistem cadangan yang jelas, digitalisasi justru berpotensi memicu konflik baru di tingkat desa.

 

Di tengah ambisi modernisasi, Pilkades digital di Kabupaten Bekasi kini berada di persimpangan: menjadi contoh kemajuan demokrasi desa, atau justru menambah beban baru bagi masyarakat. Publik pun menunggu, apakah inovasi ini benar-benar berpihak pada efisiensi dan keadilan, atau hanya menjadi proyek teknologi yang belum sepenuhnya siap diterapkan.