CIKARANG.com (Jakarta) — Penguatan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (19/5). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menilai ancaman kejahatan digital di Indonesia sudah berada pada level serius sehingga membutuhkan dukungan anggaran, teknologi, dan respons cepat aparat penegak hukum.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adex Yudiswan, hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Forum itu menjadi momentum bagi DPR untuk memberikan dukungan terhadap penguatan Direktorat Siber Polri dalam menghadapi eskalasi ancaman kejahatan berbasis digital.

Dalam rapat tersebut, Sahroni memberikan apresiasi kepada Direktorat Siber Mabes Polri dan jajaran Siber Polda Metro Jaya yang dinilai aktif menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut dia, keberadaan Direktorat Siber kini menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kondusivitas nasional di tengah masifnya penyebaran informasi digital dan berkembangnya pola kejahatan modern.

“Saya memberikan apresiasi kepada Direktorat Siber yang merespon setiap keluhan masyarakat demi menjaga kondusifitas. Terkhusus kemarin waktu caos pada Agustus tahun lalu ada anggota Siber Polda Metro Jaya yang membantu memburu pelaku penjarahan,” kata Sahroni dalam rapat Panja tersebut.

Tak hanya memberi apresiasi, Sahroni juga mendorong adanya penguatan anggaran untuk mendukung kebutuhan teknologi Direktorat Siber. Ia menilai perkembangan modus kejahatan digital bergerak sangat cepat sehingga aparat penegak hukum harus dibekali perangkat yang lebih modern dan canggih.

“Mengingat aksi kejahatan sudah canggih, oleh karena itu Direktorat Siber harus memiliki alat penunjang yang super canggih. Oleh karena usulkan saja berapa anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dorongan penambahan anggaran itu, menurut Sahroni, penting agar aparat siber mampu mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari serangan digital, penyebaran hoaks, penipuan daring, hingga kejahatan transnasional berbasis teknologi.

Selain soal penguatan alat dan anggaran, Sahroni juga meminta Direktorat Siber bergerak lebih cepat dalam merespons laporan masyarakat, terutama yang viral di media sosial. Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian dan kecepatan penanganan terhadap berbagai laporan kejahatan digital.

“Kalo saya postingan di Medsos tolong segera direspon karena masyarakat butuh penanganan yang cepat,” katanya.

Pandangan senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Ia menilai kondisi dunia siber Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat dan membutuhkan perhatian serius negara.

Menurut Hinca, bentuk peperangan modern saat ini tidak lagi selalu terlihat secara fisik, melainkan berlangsung di ruang digital yang dampaknya bisa sangat luas dan berbahaya.

“Apa kabar dunia Siber Indonesia? Aman kah dunia Siber kita?. Menurut saya dunia Siber di Indonesia sudah darurat. Pertempuran itu terjadi di dunia digital, oleh karena itu harus disikapi betul ketidakamanan ini dengan penguatan Siber ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ancaman di dunia maya merupakan serangan yang tak kasat mata, tetapi memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat dan keamanan negara. Bahkan, kata dia, persoalan judi online hanyalah sebagian kecil dari ancaman besar yang sedang dihadapi Indonesia di ruang digital.

“Judi online itu kecil, tapi span jauh lebih besar. Kita mau dukung penuh Direktorat Siber ini,” tegas Hinca.

Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Pol Adex Yudiswan memaparkan sejumlah capaian dan kinerja Direktorat Siber Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital.

Paparan tersebut mencakup berbagai langkah penanganan kejahatan siber, pengawasan aktivitas digital, hingga respons terhadap gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Adex menegaskan pihaknya terus berupaya maksimal dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber.

“Kami telah berbuat maksimal demi terjaganya kondusifitas di Negeri ini,” kata Adex.

Dukungan penuh Komisi III DPR RI terhadap penguatan Direktorat Siber Polri dinilai menjadi sinyal penting bahwa ancaman kejahatan digital kini telah menjadi perhatian utama negara. Penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan dukungan anggaran disebut menjadi kebutuhan mendesak agar aparat mampu menghadapi pola kejahatan modern yang terus berkembang.