CIKARANGRELATE.com (Jakarta) - Pemerintah memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan konkret mulai dijalankan untuk memastikan para pendidik mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih optimal.

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, kenaikan insentif bagi guru honorer menjadi salah satu langkah signifikan yang telah direalisasikan. Hal itu disampaikan kepada awak media pada Jumat, 27 Februari 2026, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

 

Menurut Seskab Teddy, insentif guru honorer yang telah berjalan sejak 2005 akhirnya mengalami kenaikan pada era Presiden Prabowo.

 

“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ucap Seskab.

 

Selain itu, pemerintah juga menaikkan tunjangan guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah sistematis pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru.

 

Tak hanya soal nominal, pemerintah juga membenahi mekanisme penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya dana ditransfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini atas instruksi Presiden, tunjangan tersebut langsung disalurkan ke rekening guru setiap bulan.

 

“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi, agar setiap bulan, itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” katanya, merujuk pada Kementerian Dikdasmen sebagai koordinator kebijakan tersebut.

 

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan tanpa pengurangan. Pemerintah bahkan memperkuat dan memperluas program dengan fokus lebih detail pada siswa, sekolah, dan guru.

 

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.

 

Langkah ini menegaskan posisi guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. Dengan kesejahteraan yang semakin baik, pemerintah berharap para pendidik dapat semakin optimal mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.