CIKARANGRELATE.COM | Jakarta — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal memiliki mekanisme penilaian langsung dari sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan aplikasi rating MBG yang memungkinkan kepala sekolah dan guru memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melalui sistem tersebut, kualitas layanan MBG nantinya dapat dinilai menggunakan skala bintang 1 hingga 5, disertai catatan mengenai kondisi layanan yang diterima sekolah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan MBG dapat dievaluasi berdasarkan kondisi yang terjadi langsung di lapangan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, keterlibatan sekolah penting dalam membangun sistem pengawasan yang responsif. Sekolah dinilai tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian dan masukan berdasarkan pengalaman mereka.
“Melalui aplikasi rating MBG, kami ingin memastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan. Kepala sekolah dan guru nantinya dapat memberikan penilaian sekaligus mencantumkan catatan apabila terdapat layanan yang belum sesuai. Masukan tersebut menjadi bahan bagi BGN untuk melihat bagian mana yang perlu segera diperbaiki,” ujar Tysa, Kamis (24/9).
Bisa Nilai Ketepatan Waktu hingga Kualitas Menu
Aplikasi yang tengah dipersiapkan tersebut akan membuka ruang umpan balik yang lebih sistematis bagi sekolah.
Sejumlah aspek layanan dapat menjadi bagian dari penilaian, termasuk ketepatan waktu distribusi makanan serta kelayakan dan kualitas menu yang diterima peserta didik.
Dengan adanya penilaian berbasis bintang dan catatan, BGN berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai kualitas layanan masing-masing SPPG.
Data dan masukan tersebut juga diharapkan dapat membantu BGN mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Ada Jalur Pelaporan Jika Layanan Bermasalah
Selain melalui aplikasi rating, sekolah yang menemukan layanan yang belum sesuai juga tetap dapat memanfaatkan jalur pelaporan dan pemantauan yang telah disediakan.
Jika persoalan yang dilaporkan belum mendapatkan perbaikan, sekolah dapat kembali menyampaikan laporan melalui kanal tersebut dengan memberikan tembusan kepada BGN.
Mekanisme itu diharapkan membuat informasi mengenai kendala pelaksanaan MBG dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih cepat.
BGN menyebut penguatan mekanisme umpan balik tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola Program MBG yang semakin transparan, responsif, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak.
Sekolah memiliki posisi strategis karena berada di lingkungan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik sebagai penerima manfaat program.
Karena itu, masukan dari sekolah menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem pengawasan pelaksanaan MBG.
Melalui pemanfaatan sistem digital dan keterlibatan sekolah dalam memberikan umpan balik, BGN berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menangkap kondisi pelayanan secara langsung dari lapangan.
Dengan begitu, kualitas layanan SPPG dapat terus dievaluasi dan diperbaiki agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat secara optimal bagi peserta didik.