CIKARANGRELATE.COM | CIKARANG PUSAT — Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan daerah melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri, kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengoptimalkan penyaluran program CSR agar lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2026 yang mengusung Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid), dengan tema Peningkatan SDM Berdaya Saing dan Infrastruktur Berkeadilan, di Ruang Rapat KH Makmun Nawawi, Rabu (14/10/2026).
“Intinya, kita minta kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi, CSR-nya dapat kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita memiliki sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri. Potensi ini perlu disinergikan agar kontribusinya semakin nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Asep.
Menurutnya, kolaborasi CSR menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pembangunan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Melalui keterlibatan dunia usaha, sejumlah kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat memperoleh dukungan tambahan.
CSR Didorong untuk Infrastruktur dan Kualitas SDM
Asep menegaskan, dukungan perusahaan tidak hanya diharapkan dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada kebutuhan prioritas daerah, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian utama. Pasalnya, jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Bekasi turut menunjang aktivitas industri, mobilitas pekerja, serta operasional perusahaan setiap hari.
Karena itu, ia berharap perusahaan dapat mengambil bagian dalam mendukung perbaikan infrastruktur melalui program CSR yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Jalan-jalan kita juga digunakan oleh karyawan, kendaraan operasional, dan bus perusahaan. Ketika ada jalan yang rusak, pemerintah daerah berupaya memperbaikinya. Karena itu, kami berharap perusahaan yang berusaha di Kabupaten Bekasi ikut berkontribusi melalui CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan tersebut,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, persoalan pengangguran juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, tingkat pengangguran Kabupaten Bekasi tercatat sebesar 8,68 persen.
Kondisi ini mendorong perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita ingin perusahaan dan pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus membantu mengatasi persoalan pengangguran. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan peluang bagi masyarakat,” tegas Asep.
Program CSR Harus Tepat Sasaran
Asep juga menyoroti pentingnya menyelaraskan program CSR perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri, menghindari tumpang tindih program, serta memastikan wilayah yang membutuhkan mendapatkan perhatian.
Melalui perencanaan bersama, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pembangunan yang belum tertangani, termasuk perbaikan jalan desa dan fasilitas umum yang belum terakomodasi dalam Musrenbang.
“Kalau program CSR ini kita koordinasikan dan dikumpulkan dalam satu perencanaan, kita bisa melihat kebutuhan mana yang belum tertangani. Misalnya, ada jalan desa yang belum terakomodasi dalam musrenbang, itu bisa kita komunikasikan dengan perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asep turut mengapresiasi perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program CSR, termasuk bantuan untuk fasilitas pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Bekasi ingin memperkuat komunikasi dengan dunia usaha agar dukungan yang diberikan semakin sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemkab Bekasi Siapkan Roadshow ke Kawasan Industri
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan kunjungan atau roadshow ke sejumlah kawasan industri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut akan menjadi ruang dialog antara pemerintah dan perusahaan untuk membahas peluang kerja sama, memetakan kebutuhan pembangunan, serta mendorong penyaluran CSR yang lebih terencana dan terkoordinasi.
Melalui Gerak CSR Solid, Pemkab Bekasi berharap potensi besar dunia usaha dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Asep berharap kolaborasi yang terbangun tidak berhenti pada forum perencanaan, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.
